"Masak Dizaman Sukiman Ada Bubar Perusahaan, Ya Luculah"

gadalombok.co
HM.Sukiman Azmy


LOMBOK TIMUR - Kondisi keuangan PD Agro Selaparang yang parah, membuat perusahaan plat merah itu terancam bangkrut. Bupati Lombok Timur (Lotim) Provinsi NTB, sebagai otoritas pemegang saham, menegaskan apa pun caranya PD Agro Selaparang harus diselamatkan, agar perusahaan itu tetap eksis. 

"Masak dizaman Sukiman ada bubar perusahaan, yaa luculah,"tegas HM Sukiman Azmy, pada awak media di Gedung DPRD Lombok Timur (28/11/22). 

Dijelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban untuk membantu, bagainana perusahaan ini tetap berjalan. Itu akan diupayakan semaksimal mungkin. Kenapa, dibalik perusaan ini ada orang-orang yang mengoperasionalkannya. Terdapat ratusan karyawan juga ada disana. Paling tidak, empat lima orang yang dihidupi satu pekerja diperusahaan itu. Kalau itu dibubarkan, menurutnya secara otomatis akan menjadi masalah. 

Oleh karena itu lanjut Sukiman, pemerintah akan menanganinya seoptimal mungkin. Berbagai ikhtiar sudah dilakukan. Bahkan sampai membuat edaran, agar Agro Selaparang menangani distribusi beras, garam. Meski pun sekarang distribusi beras menjadi polemik. 

Hanya 10 Kg per Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan harga Rp 110 ribu. Lalu yang lain berkeberatan. Padahal orang yang membayar, dan yang menerima beras saja tidak berkeberatan, justru malah merasa terbantu. 

"Lalu mereka yang tidak punya kepentingan malah berkeberatan. Apa salahnya, apa regulasi yang salah, tidak ada yang salah dari regulasi. Kewajiban Pemda membantu perusahaan agar tetap eksis, caranya sesuai regulasi,"tegasnya lagi.

"Kecuali, ada dana-dana yang tidak sah atau tidak sesuai regulasi, kita berikan pada agro selaparang, itu baru perkara. Ini hanya kebijakan diberikan agar jangan sampai agro selaparang tidak bubar, sama dengan selaparang energi,"lugas sukiman.

Kaitan dengan masah keuangan yang mendera PD Agro Selaparang, hutang yang melilit agro selaparang merupakan hutang sejak zaman dulu kala. Sementara untuk penagihan piutang yang mencapai Rp 7 miliar itu, pihaknya akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), supaya mereka yang selama ini hilang ketemu rimbanya lagi. 

"Banyak upaya sudah dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan, seperti upaya rasionalisasi gaji sudah dilakukan. Meski pun, masalah operasional tidak tertutupi, sehingga perlu uluran tangan Pemda sebagai pemegang saham otoritas. Jangan sampai perusahaan ini dibubarkan. 

"Tahun 2023 mendatang, akan ditambahkan modal Rp 1,5 miliar atau lebih dari itu, nanti kita lihat kemampuan anggaran,"pungkasnya. (GL-01)