gadalombok.co H. Izzuddin |
LOMBOK TIMUR - Sebanyak 46 Ruang Kegiatan Belajar (RKB) tersebar di 32 sekolah, yang mengalami rusak berat akibat bencana alam gempa bumi, masih belum tertangani. Total anggaran dibutuhkan, sekitar Rp 23 miliar. Tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur (Lotim) NTB, berharap perbaikan sekolah tersebut bersumber dari Pokok-pokok Pikiran Dewan (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
"Semuanya rusak berat, sehingga anak-anak sekolah masih ada sip pagi dan siang,"kata H Izzuddin kepala Dikbud Lotim di Kantor Bupati. (12/1/23)
"Angka Rp 23 miliar itu, selain sekolah rusak akibat gempa, juga termasuk sekolah rusak berat di Suangi Timur Kecamatan Sakra, dan SD di Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga,"tambah Izzuddin.
Dijelaskan, per (15/1) mendatang, seluruh sasaran dan alokasi Pokir Dewan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lotim. Karena memang, diwacanakan alokasi Pokir itu untuk memperbaiki sekolah rusak berat akibat bencana gempa bumi 2018 lalu, dan dampak bencana lainnya.
"Nanti kita lihat seperti apa alokasinya dan apakah Pokir Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing atau tidak. Jadi, sisanya nanti baru kita carikan dari sumber lain,"terangnya.
Meski begitu lanjutnya, antisipasi tetap dilakukan pihaknya, manakala anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak cair seperti yang diajukan Dikbud. Antisipasi dilakukan melaui Dana Alokasi Umum (DAU) Dikbud.
"Kita belum tahu kejelasan anggarannya karena ini masih awal tahun. Pastinya, koordinasi terus kami lakukan,"tegasnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya mendorong Dewan mengalokasikan Pokirnya untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan Daerah ini.
Untuk diketahui, jumlah sekolah yang rusak berat akibat bencana gempa bumi 2018 lalu. Banyak pemerintah daerah dan pemerintah Kota diluar NTB yang ikut membantu Lotim, membangun sekolah baru. Termasuk juga dari TNI. Namun demikian, banyak pula yang belum bisa tertangani, sehingga sampai sekarang masih menjadi PR Dikbud Lombok Timur. (GL-01)
Komentar