ist / gadalombok.co
ARAHAN : Direktur RSUD dr Soedjono Selong, mewakili Penjabat Bupati Lombok Timur, dalam apel bulanan membahas sejumlah capaian di bidang kesehatan. 


LOMBOK TIMUR I gadalombok.co – Sejumlah langkah dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim)-NTB, dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB). Apalagi, penurunan AKI dan AKB, menjadi bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur.

Penjabat Bupati Lombok Timur, melalui Direktur RSUD dr Soedjono Selong Lombok Timur, H Hasbi, saat menjadi Inspektur apel bulanan di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, (19/2/2024) menjelaskan, berbagai upaya dilakukan dalam menurunkan AKI dan AKB, diantaranya seperti penemuan dini faktor risiko penyebab kematian ibu dan bayi, yang ditindaklanjuti dengan penyediaan Antropometri KIT di 1.998 Posyandu. Hasilnya AKI yang semula 138 per 100.000 kelahiran hidup, menjadi 100 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2023. Angka tersebut di bawah Target Nasional, yakni  210 per 100.000 Kelahiran Hidup. 

Sementara itu, AKB juga mengalami penurunan dari 8,9 per 1.000 Kelahiran Hidup tahun 2022 menjadi 7,6 per 1.000 Kelahiran Hidup tahun 2023. Angka tersebut juga di bawah Target Nasional 18,6 per 1.000 Kelahiran Hidup.

“Keberhasilan itu, tidak lepas dari dukungan pengembangan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), melalui peningkatan sarana prasarana seperti alat kesehatan, peningkatan SDM mulai dari pendidikan dan pelatihan dokter spesialis kandungan dan anak, juga pendidikan dan pelatihan untuk dokter umum, bidan dan perawat, di RSUD dr. R. Soedjono Selong,”jelasnya.

Secara umum lanjutnya, Pemda Lombok Timur juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu layanan bidang kesehatan. Hal itu dapat di lihat dengan tersedianya CT-Scan dan peralatan terkait urologi bukan itu saja, dibukanya Poli pelayanan bedah Thorax dan Kardio vulmonal (BTKV), yang dilayani spesialis BTKV, hingga penerapan Elektronik Medical Record (E-MR) di RSUD Soedjono Selong. Peningkatan layanan kesehatan, juga dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas. 

“Tahun lalu, semua puskesmas sudah mengikuti proses akreditasi. Hasilnya ada 32 puskesmas terakreditasi paripurna. Tiga puskesmas terakreditasi utama,” katanya. 

Ia mengungkapkan, peningkatan layanan kesehatan dilakukan dengan penerapan integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Merujuk transformasi sistem kesehatan nasional, maka tahun 2024  diterapkan sistem pelayanan dengan ILP mulai dari puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih kolaboratif dan komprehensif dalam memecahkan permasalahan kesehatan.

“Upaya lainnya, mengurangi hambatan finansial melalui pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Tahun 2024 Pemda Lombok Timur menargetkan UHC mencapai 98 persen,”tandasnya.

Sementara itu terkait penurunan angka stunting, berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), stunting di Lombok Timur berada di angka 16,18 persen, untuk mengejar angka 14 persen pada akhir tahun 2024 sesuai target nasional.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), mengambil peran melalui dukungan 3.063 orang pendamping keluarga, yang tersebar di 254 Desa dan Kelurahan. Para pendamping melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga risiko stunting, pada sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita usia 0-59 bulan. 

Bukan itu saja, DP3AKB juga telah memformulasikan kegiatan yang disebut Kelas Keluarga Risiko Stunting (KERIS). Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin dan balita 0-59 bulan. 

“DP3AKB juga berupaya agar semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani sesuai standar 100 persen,”pungkasnya. (gl/01)