ist/gadalombok.co
BAHAS : Penjabat Bupati Lombok Timur, bersama sejumlah pemangku kepentingan, membahas sejumlah persoalan untuk mencapai UHC.

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Lombok Timur (Lotim) NTB, menjadi komitmen Pemerintahan Penjabat Bupati Lombok Timur. Terlebih ditargetkan tahun ini, UHC menembus 98 persen. Status UHC Lombok Timur, akan sangat menentukan bila Nomor Induk Kependudukan (NIK) online. Tapi data Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, sekitar 33 ribu NIK justru belum online. Hal itu, menjadi tantangan pemerintah untuk mendukung UHC tersebut.

Dalam pertemuan bersama Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program Jamkesmas, di Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/3/2024) lalu, menegaskan, pemenuhan target 98 persen UHC harus mendapat dukungan semua pihak. Hal itu didukung dengan komitmen anggaran yang disiapkan Pemda melalui APBD. 

Saat ini berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, progress pencapaian UHC Lombok Timur, berada di angka 95,93 persen, dengan tingkat keaktifan 71,67 persen. Sementara untuk mencapai target 98 persen dan tingkat keaktifan 75 persen, dibutuhkan 54.368 tambahan peserta. Target tersebut harus sudah dapat dicapai pada akhir Maret 2024 ini.

"Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum online menjadi salah satu tantangan kita. Apalagi sedikitnya 33 ribu penduduk yang NIK-nya belum online,"tegasnya.

Karena itu ucap Juaini kembali menegaskan, Pemda Lombok Timur dalam kerangka Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan tersebut, sepakat turun ke masyarakat untuk perekaman biometrik. Sehingga nantinya seluruh penduduk Daerah ini memiliki data kependudukan online, sebagai dasar mempermudah aktivasi kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan.

"Semua Dinas terkait, untuk melakukan upaya sesuai bidangnya masing-masing. Lakukan sosialisasi untuk meningkatkan peran aktif kepala desa, mendata seluruh penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maupun yang kepesertaannya tidak aktif,"lugasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lombok Timur, Gusti Ngurah Catur Wiguna, juga berharap agar Implementasi Program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi  (PESIAR) di seluruh desa, dan penunjukan agen PESIAR  seperti Perangkat Desa, Kader, dan lainnya. 

"Disamping percepatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penginputan dalam aplikasi Six NG, untuk menghindari penurunan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,"pungkasnya singkat. (gl/01)