SIDAK : Komisi II (Dua) DPRD Lombok Timur, melakukan sidak ke RSUD Patuh Karya Lombok Timur.

LOMBOK TIMUR I gadalombok.co - Komisi II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, turun melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Lotim. Puskesmas Sakra dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patuh Karya. Selain itu, juga sidak ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kecamatan Sakra dan UPT Dikbud Kecamatan Keruak dan UPT Dikbud lainnya di Lotim. Hasil Sidak itu, nantinya akan menjadi bahan kajian untuk diskusikan dengan pemangku kebijakan. 

Ketua Komisi II (dua) DPRD Lombok Timur, H Holdi, via ponselnya mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan bagaimana kualitas pelayanan di Puskesmas dan RSUD Patuh Karya, dan UPT Dikbud. Salah satu UPT Dikbud yang di Sidak, UPT Dikbud Sakra  serta UPT Dikbud Keruak. Temuannya, 

Temuannya di Puskesmas dan RUSD Patuh Karya, masih memiliki banyak kekurangan. Mulai dari kekurangan Tenaga Kesehatan (Nakes) seperti dokter dan petugas medis lainnya, Alat Kesehatan (Alkes) dan tenaga pendukung lainnya seperti petugas Cleaning Service (CS). Contoh di Puskesmas Sakra, harusnya memiliki delapan dokter tapi yang ada hanya baru empat dokter. Petugas CS juga sangat minim di Puskesmas atau pun di RSUD Patuh Karya. Sehingga, kebersihan di lingkungan Puskesmas dan RSUD Patuh Karya tidak terjaga baik. 

Demikian juga kaitan dengan pelayanan di Puskesmas dan RSUD Patuh Karya, ditegaskan harus ditingkatkan. Petugas baik di tingkat Puskesmas atau pun RSUD Patuh Karya, harus lebih sigap lagi. Manakala ada pasien yang membutuhkan rujukan cepat, harus dipriritaskan, tanpa berbelit-belit dengan persyaratan administratif. Aartinya, manakala rujukan itu sangat emergensi, musti menjadi prioritas, dan soal administrasi bisa menyusul. Bagaimana pun secara kemanusiaan, menyelamatkan nyawa lebih penting dari sekadar mendahulukan administrasi.

Sementara itu, kaitan dengan hasil sidak di UPT Dikbud Sakra serta UPT Dikbud Keruak, antara ditemukan minim koordinasi antara pemangku kebijakan ditingkat Kecamatan. Termasuk, koordinasi dengan Pengawas Pendidikan di tingkat Kecamatan. Hal ini, tentu menjadi bagian dari perhatian Komisi II (Dua), sehingga pendidikan kedepan lebih baik di Lotim.  

"Apa yang menjadi temuan kami dilapangan, terutama di sejumlah Puskesmas dan Rumah Sakit, akan menjadi bahan kami untuk di diskusikan bersama Dinas Kesehatan dan pemangku kebijakan lainnya,"tegasnya. 

Kembali ia menegaskan, dua lembaga ini yakni Kesehatan dan Pendidikan, setiap tahunnya mendapatkan anggaran yang terus meningkat. Artinya, seiring dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya itu, tentu harus sebanding dengan mutu pelayanan yang lebih baik. Akan tetapi, justru dilihatnya pelayanan terutama di bidang Puskesmas atau pun rumah sakit masih stagnan. Tidak ada perubahan yang lebih baik dari tahun ketahun. Bagaimana pun, masalah kesehatan dan pendidikan ini menjadi faktor utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Yang jelas, inspeksi mendadak ini selain sebagai bahan evaluasi kami di komisi dua, juga sebagai dasar kami membahas anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mendatang,"pungkasnya. (gl/01)